| Salah satu terobosan telah dilakukan oleh Kanreg I BKN Yogyakarta dengan diraihnya sertifikat sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2008. Dengan predikat ini, pelayanan yang dilakukan oleh Kanreg I BKN telah diakui sesuai dengan standart operasi internasional. Acara penyerahan sertifikat ISO 9001:2008 diberikan langsung oleh Presiden Director QS CERT Arief Syawaladi selaku lembaga sertifikasi kepada Kepala BKN Edy Topo Ashari di ruang Aula Kanreg I BKN Yogyakarta Senin (26/9). Acara penyerahan sertifikat ISO disaksikan oleh Kepala Kanreg I BKN beserta para pejabat dan pegawai lainnya. Dalam kesempatan tersebut Kepala BKN menyampaikan bahwa era sekarang ini tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat, tepat, dan akurat sudah menjadi hal yang mutlak. Tuntutan ini semakin lama semakin meningkat, sehingga tidak ada alasan sedikitpun bagi BKN untuk menunda diri dalam meningkatkan kualitas peningkatan pelayanan khususnya di bidang kepegawaian.
Berbicara masalah kepegawaian, pada saat ini tidak dapat dipisahkan dengan masalah pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara atau pemerintah. Pertanyaan “Sudahkah pelayanan birokrasi aparatur Negara mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat?” harus selalu dimunculkan. Hal ini untuk memacu serta memotivasi diri para aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Apalagi apabila pertanyaan tersebut dikaitkan dengan reformasi birokrasi dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan Good Governance. Dalam proses sertifikasi saat ini, layanan Kanreg I BKN yang distandarkan dengan SMM ISO 9001:2008 meliputi dua bidang yakni Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun (SKP) dan Bidang Mutasi, karena kedua bidang tersebut memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Diharapkan kedepan dapat ditingkatkan ke seluruh bidang yang ada sebagai bagian dari komitmen Kanreg I BKN untuk selalu produktif dan lebih baik. Proses pelaksanaan audit sertifikasi itu sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Juli 2011 oleh tim QS Cert dengan Lead Auditor Ir. Azil Awaludin, MOHS. Ir. Arief Syawaladi selaku Presiden Director dari lembaga sertifikasi QS Cert menyampaikan selamat atas diraihnya SMM ISO 9001:2008 oleh Kanreg I BKN Yogyakarta. Pencapaian ini sangat membanggakan karena selain dapat menstandarkan dua bidang sekaligus, juga mampu diraih dalam waktu kurang dari enam bulan. Dalam kesempatan itu pula disampaikan bahwa capaian ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tugas baru yang lebih berat. “Dengan menyandang ISO, berarti sebuah organisasi harus bertanggung jawab akan pengakuan tersebut, juga harus ada improvement dalam pelayanan” ungkap Arief.
Dalam kaitan ini, Bidang SKP meng-ISO-kan 5 produk pelayanan yaitu; pelayanan penetapan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami, pelayanan SK Pensiun, pelayanan Mutasi Keluarga, pelayanan Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN), dan pelayanan pengajuan NIP CPNS lebih dari 2 tahun. Sementara untuk Bidang Mutasi beberapa pelayanan yang di-ISO-kan adalah; pelayanan pemberian Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat (NPKP), pelayanan Peninjauan Masa Kerja, pelayanan Pindah Instansi, dan pelayanan Mutasi Lain-lain. (Kanreg I BKN berkomitmen untuk terus melakukan terobosan dengan Dengan diraihnya sertifikat ISO ini, Kanreg I BKN berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan terobosan baru, sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan yang semakin berkualitas. (Rdl) |
Di negara-negara yang relatif mapan di mana pengaruh globalisasi sangat kuat, institusi pendidikan tinggi sudah berubah menjadi lembaga internasional. Dalam kontek seperti itu, di mana selain adanya standar bagi penyelenggaraan international education, dalam rangka perbaikan mutu, manajemen mutu sangat berorientasi pada konsumen baik di pasar lokal maupun dunia yang terdesentralisir dan sangat kompetitif. Sehubungan dengan pendekatan strategi tentang mutu, universitas menjadi lebih serius menangani hal-hal yang berhubungan dengan pengukuran unjuk kerja dan market share serta isu value for money. Perbaikan mutu yang berorientasi pada konsumen sangat penting demi kelangsungan universitas tersebut dalam kondisi yang dinamis. Selain itu, kebijakan mengenai strategi manajemen mutu dari suatu universitas dapat merupakan cermin bagi pihak luar terutama mahasiswa dan calon mahasiswa bahwa mutu pendidikan merupakan prioritas utama dari universitas.
Rujukan yang digunakan adalah:
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008.
4. Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional, 2009.
5. Persyaratan SMM ISO 9001:2008.6. Persyaratan SMM untuk layanan pendidikan IWA2:2007
7. Standar mutu world class university (WCU QS Asia)
MUTU PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI
Menurut Harvey dan Green (1993 dalam Porter, 1994) mutu diartikan sebagai a relative concept which changed with the context and mean different things to different people. Hal ini karena pada kenyataannya orang yang sama mungkin akan menerapkan konsep yang berbeda pada saat yang lain. Secara teoritis, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami arti mutu. Pertama, mutu mencerminkan suatu karakteristik yang dimiliki. Dalam sudut pandang ini, sesuatu yang bermutu dipandang sebagai sesuatu yang excellence/ valuable dan mutu sama sekali tidak mempunyai apa yang disebut evaluatif sense (Margetson, 1994).
Pada pendekatan kedua yang disebut pendekatan metafisik (metaphysical belief), mutu dipandang sebagai sesuatu yang tidak hanya bisa dianalisis secara deskriptif tapi juga dianalisis secara evaluatif atau sesuatu yang bisa diukur. Hal ini karena, dalam memandang mutu bisa dibedakan secara absolut antara fakta-fakta yang dikaitkan dengan analisis secara deskriptif dan nilai-nilai yang dikaitkan dengan analisis secara evaluatif. Lebih lanjut, perbedaan antara evaluative and descriptive senses dari mutu diperkuat oleh adanya fenomena yang continues dan descrete.
Dalam kaitannya dengan QA, tampak bahwa mutu di perguruan tinggi dipandang dengan pendekatan metafisik. Adapun alasan utamanya, yaitu bahwa jika mutu didekati dengan pendekatan deskriptif semata dengan alasan untuk menghindari -value judgment- yang sifatnya subjektif dan individual, adalah sangat absurd. Hal ini disebabkan karena mutu sangat berkaitan erat dengan nilai itu sendiri.
Lebih lanjut, setelah kita tahu bahwa mutu bisa didekati dengan pendekatan metafisik, untuk mengukurnya, perlu dibuat terlebih dahalu persamaan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan mutu di dalam sistim pendidikan tinggi. Pertama, kita bisa melihat mutu sebagai mutu dari pengadaan pendidikan atau mutu pendidikan itu sendiri. Burge dan Tannock dalam Rowley (1995), mengartikan mutu pendidikan sebagai the success with which an institution provides educational environments which enable students effectively to achieve worthwhile learning goals including appropriate academic standards.
Lebih lanjut, the Higher Educational Council (HEC) Australia melihat mutu dalam konteks sebagai berikut: the council sees the focus on outcome, the fitness for purpose, as fundamental to understanding how each of the processes within institutions are organized and evaluated in order to ensure the quality of outcome (Linke, 1992). Sama seperti Burge dan Tannock, disini prinsip utama adalah bahwa mutu di universitas diukur dengan pendekatan fitness for purpose.
Melihat kedua definisi tersebut perlu dikaji arti dari tujuan, yaitu tujuan siapa, apakah tujuan tersebut sudah tepat dan bagaimana menilai pencapaian tujuan tersebut. Pada umumnya tujuan perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau yang dikenal sebagai tridarma perguruan tinggi. Sehubungan dengan hal ini, Porter (1994) mengindikasikan akan adanya kesulitan dalam mengukur mutu perguruan tinggi hanya dengan menggunakan pendekatan fitness for purpose. Porter (1994) menambahkan pendekatan lain yang sifatnya interrelated dengan pendekatan fitness for purpose, yaitu konsep exceptional dimana mutu dapat dipandang sebagai passing a set of requirement or minimum standard.
Dalam konteks pendidikan internasional, Global Alliance for Transnational Education (GATE) mendefinisikan mutu sebagai as meeting or fulfilling requirements, often referred to as fitness for purpose (GATE, 1998). Dan dalam hubungannya dengan pendekatan pemenuhan standar minimum, standar diartikan sebagai a level or grade of goodness of something, and in an education context may be defined as an explicit level of academic attainment. Jelaslah, bahwa fungsi standar antara lain as a means of measurements of the criteria by which quality may be judged (GATE, 1998).
Dapat disimpulkan bahwa mutu perguruan tinggi diartikan sebagai pencapaian tujuan dari suatu universitas yang umumnya mencakup tri darma perguruan tinggi dan pengukurannya dilakukan dengan pendekatan exceptional dimana menurut Porter (1994) memiliki tiga variasi, yaitu 1) mutu sebagai sesuatu yang distinctive, 2) mutu sebagai sesuatu yang excellence, dan 3) mutu sebagai sesuatu yang memenuhi batas standar minimum atau conformance to standard.
Dikaitkan dengan sistim pendidikan tinggi di Indonesia, dalam PP No 30 tahun 1990, dijelaskan bahwa senat universitas dan fakultas bertanggungjawab untuk melakukan reviu dari pelaksanaan kegiatan fungsi universitas. Selain itu, dekan dan ketua jurusan/departemen bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan pengajaran, pembelajaran, penelitian dalam fakultas dan departemen.
Dalam sistim perencanaan program dan anggaran, maka tiap unit menyusun laporan tahunan yang diserahkan ke Dirjen Dikti yang selanjutnya dijadikan bahan masukan bagi Dirjen Dikti untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan tahunan. Laporan Hasil Evaluasi Dirjen Dikti (Dirjen Dikti, 2000) selanjutnya menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akan ditempuh format manajemen baru. Dimana, dalam format manajemen yang baru, peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan memasukkan azas otonomi sebagai daya gerak untuk membuat sistem lebih dinamis, akuntabilitas atau tanggung jawab agar otonomi terselenggara secara bertanggung jawab, akreditasi untuk menjamin mutu lulusan dan evaluasi diri agar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan didasarkan atas data dan informasi.
| Selasa, 05 April 2011 15:42 |
| Jakarta-HUMAS, Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN sukses meraih sertifikat ISO 9001:2008, suatu standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM), dari Badan Sertifikasi QSCert. Direktorat yang berada di bawah Kedeputian Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun (Dakatsi) itu telah memenuhi berbagai persyaratan untuk memperoleh sertifikat tersebut. Sertifikat ISO diserahkan Presiden Director QSCert, Arief Syawaladi kepada Kepala BKN, Edy Topo Ashari, Selasa (5/4) di aula lantai 5 gedung I Kantor Pusat BKN.
Presiden Director QSCert dalam sambutannya mengatakan Direktorat di bawah kepemimpinan Theresia Titiek Herwati itu telah bekerja sesuai sasaran mutu yang telah ditetapkan di antaranya penyelesaian permasalahan NIP tuntas dalam 30 hari kerja, pertimbangan status kepegawaian selesai dalam 40 hari kerja, pertimbangan tewas dan atau cacat karena dinas diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja dan persetujuan uang duka tewas dan atau tunjangan cacat karena dinas selesai dalam 5 hari kerja.
Sebelumnya, Deputi Dakatsi, Sulardi dalam laporannya mengatakan dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 oleh Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian ini, maka seluruh unit di Kedeputian Dakatsi telah memperoleh sertifikat ISO. Sebelumnya, Direktorat Pengadaan PNS memperoleh sertifikat dari PT SAI Global Indonesia, Direktorat Kepangkatan dan Mutasi memperoleh sertifikat dari PT TUV NORD Indonesia dan Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara memperoleh sertifikat ISO dari Bureau Veritas Sertification.
|
